.jpg)
20 jam yang lalu
Minggu, 26 Februari 2012
Jakarta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah jika sikap pemerintah Australia mendukung kemerdekaan Papua. Kemlu menilai, sikap tersebut lebih ke arah pendapat personal anggota parlemen Australia, bukan sikap pemerintahannya.
"Sudah jelas pemerintah RI dan Australia saling mendukung dan itu ercantum dalam 'Kesepakatan Lombok' kita komitmen saling mengakui wilayah masing-masing negara," kata Jubir Kemenlu, Michael Tene, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (26/2/2012).
Kemlu memastikan, Indonesia dan Australia sudah memiliki komitmen mendukung kedaulatan negara masing-masing. Ia mengatakan sikap yang dilontarkan anggota parlemen yang tergabung dalam kaukus Parlementarian For West Papua adalah sifat personal.
"Saya rasa itu sifat satu, dua orang anggota parlemen saja yang simpati pada OPM. Tidak mewakili pendapat pemerintahan mereka," papar Tene.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berang dengan rencana berkumpulnya sejumlah parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Ia bahkan menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.
sumber: DETIK.COM
"Sudah jelas pemerintah RI dan Australia saling mendukung dan itu ercantum dalam 'Kesepakatan Lombok' kita komitmen saling mengakui wilayah masing-masing negara," kata Jubir Kemenlu, Michael Tene, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (26/2/2012).
Kemlu memastikan, Indonesia dan Australia sudah memiliki komitmen mendukung kedaulatan negara masing-masing. Ia mengatakan sikap yang dilontarkan anggota parlemen yang tergabung dalam kaukus Parlementarian For West Papua adalah sifat personal.
"Saya rasa itu sifat satu, dua orang anggota parlemen saja yang simpati pada OPM. Tidak mewakili pendapat pemerintahan mereka," papar Tene.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berang dengan rencana berkumpulnya sejumlah parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Ia bahkan menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.
sumber: DETIK.COM
