.jpg)
23 jam yang lalu
Selasa, 20 Maret 2012
Kita ketahui bersama bahwa saat ini kita berada di penghujung Triwulan I, yang artinya satu periode triwulan pada Tahun Anggaran 2012 akan kita lewati, dan selanjutnya akan memasuki periode Triwulan II Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian masing-masing unsur kesatuan di jajaran TNI harus telah menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Program Kerja Triwulan I, sesuai dengan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI yang telah ditetapkan dalam Rapim TNI Tahun 2012. Laporan pelaksanaan dan evaluasi program kerja di triwulan i, merupakan sarana guna mengetahui dan memahami segala kemajuan dan kendala bagi peningkatan kinerja, serta pencapaian sasaran secara optimal pada triwulan berikutnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Panglima TNI tekankan kepada seluruh satuan di jajaran TNI untuk segera menyiapkan Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Program Kerja Triwulan I secara jujur, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan tepat waktu.
Hal tersebut merupakan realisasi dari komitmen TNI dalam mendukung reformasi birokrasi, guna mewujudkan clean government dan good governance. Mencermati dan memahami situasi global terkini, khususnya perkembangan lingkungan strategis yang secara spesifik mempengaruhi kondisi nasional, Kita ketahui diantaranya adalah meningkatnya krisis dan ketegangan di wilayah Timur-Tengah, baik akibat gelombang revolusi negara-negara arab terkait isu demokrasi, maupun ketegangan antara Iran-Israel yang telah mengakibatkan tekanan yang signifikan terhadap ketersediaan energi Dunia.
Situasi global itu tentunya berdampak pada stabilitas ekonomi dunia, karena dampak krisis di kawasan produsen minyak terbesar dunia itu mengakibatkan kelangkaan BBM, sehingga harga BBM dunia menjadi terus meningkat. Hal ini juga berdampak bagi ekonomi Indonesia, dan kondisi tersebut akan terus terjadi selama konflik yang terjadi di kawasan Timur-Tengah masih belum terselesaikan. Memperhatikan dampak yang dialami oleh indonesia akibat terjadinya kelangkaan BBM Dunia, adalah terjadinya tekanan yang cukup besar terhadap APBN kita, karena tingginya perbedaan atau disparitas harga BBM dalam negeri dihadapkan dengan harga BBM Dunia, mengakibatkan pemerintah harus memberikan subsidi yang cukup besar agar seluruh masyarakat tetap dapat membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya kondisi tersebut mengakibatkan APBN 2012 yang telah ditetapkan Pemerintah, dirasakan tidak dalam kondisi yang sehat untuk membiayai keseluruhan program pembangunan, oleh karena itu pemerintah mengajukan revisi APBN 2012.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, menyikapi hal tersebut, pemerintah terus berupaya mencari solusi yang tepat dan terbaik untuk mengatasi persoalan krisis BBM ini. Pertimbangan untuk mengurangi subsidi terhadap harga BBM dalam negeri, agar harga BBM yang berlaku lebih mendekati harga BBM Dunia sehingga mampu mengurangi beban APBN, dimaksudkan agar pengalihan subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar bermanfaat dan tepat bagi masyarakat, khususnya golongan masyarakat prasejahtera.
Pemerintah tentunya menyadari bahwa kebijakan mengurangi subsidi BBM yang berdampak kepada kenaikan harga BBM bersubsidi, akan berimplikasi pada kenaikan harga berbagai bahan pokok dan kenaikan tingkat inflasi, yang kesemuanya ini dapat menurunkan daya beli masyarakat.Namun demikian pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi masyarakat yang berlaku, sehingga pemerintah telah mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat prasejahtera berupa pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), peningkatan pembangunan infrastruktur, bantuan operasional sekolah dan bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Mengalir dari uraian diatas, maka ke depan pemerintah telah mengusulkan untuk menaikan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012. Pemerintah menyadari dan telah memperhatikan gejolak yang mungkin akan timbul sebagai reaksi terhadap kebijakan tersebut. Namun pemerintah melalui program-program pro rakyat juga telah mempertimbangkan sasaran-sasaran yang akan dicapai sebagai kompensasinya. Kita semua berharap bahwa reaksi yang muncul sebagai dampak kenaikan harga BBM ini hanya bersifat reaktif temporer dan akan segera kembali normal dalam waktu singkat, karena kebijakan tidak popular itu merupakan pilihan yang paling rasional dan harus diambil pemerintah agar pembangunan nasional tetap berkelanjutan dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya memelihara stabilitas politik dan keamanan di alam demokrasi ini sebagai prakondisi yang harus diciptakan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah, baik dalam lingkup daerah maupun nasional.
Selanjutnya, selaku alat negara, TNI bertugas mengawal kelangsungan hidup bangsa demi tercapainya cita-cita nasional. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, selaku panglima TNI Panglima TNI menekankan kepada segenap jajaran TNI dimana pun bertugas dan berada, untuk tetap mengikuti perkembangan yang ada guna mengamankan dan mengawal realisasi kebijakan Pemerintah tersebut. Sebagai tindak lanjut terhadap prediksi situasi yang akan terjadi terkait beberapa hal yang telah diuraikan di atas, dan guna pelaksanaan tugas kedepan, Panglima TNI sampaikan beberapa atensi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut : Pertama, Pegang teguh serta tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral serta etika dalam pelaksanaan tugas.
Keyakinan akan kebenaran tugas, salah satunya adalah karena kita yakin bahwa tugas yang kita emban semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara, seperti yang diajarkan dalam agama dan keyakinan kita. Kedua, Kepada para unsur pimpinan dan perwira agar senantiasa memberikan pencerahan kepada anggota satuannya berupa informasi dan sosialisasi yang sesuai aturan agar tiap prajurit memahami mengapa tugas itu harus dilaksanakan. Ketiga, Laksanakan langkah-langkah penghematan penggunaan anggaran APBN, penghematan penggunaan BBM dan listrik, mencegah penyelundupan dan penimbunan BBM, membantu kelancaran distribusi BBM serta mengawasi kelancaran pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai upaya mendukung pemerintah dalam meringankan beban masyarakat dari dampak kenaikan BBM. Keempat, Pelihara dan tingkatkan hubungan kerjasama dan koordinasi yang erat antar angkatan maupun dengan kepolisian RI, khususnya dalam menyikapi situasi yang berkembang dan membahayakan persatuan serta kesatuan bangsa. Tingkatkan ”kesiap-siagaan” untuk melaksanakan ”OMSP” khususnya berkaitan dengan ”tugas perbantuan” kepada Polri maupun Pemerintah Daerah, dalam rangka mengamankan kebijakan pengurangan subsidi BBM.
Demikian Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. dalam amanatnya yang dibacakan oleh Pa.Ahli Pangdam II/Swj Kolonel Inf Abdul Hakim Bid, Hukum dan Humaniter pada Upacara Bendera Tujuh Belas Maret 2012 yang diikuti oleh Irdam II/Swj, para Asisten Kasdam II/Swj, LO AL, LO AU Para Dan/Kabalakdam II/Swj, Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil TNI Kodam II/Swj serta perwakilan dari jajaran Kodam II/Swj, Senin, 19 Maret 2012 bertempat di Lapangan Stadion Garuda Sriwijaya KM. 9 Palembang.(Pendam 2/Dispenad)
sumber: TNI-AD
