Posted by : Unknown Selasa, 29 Mei 2012

Imparsial mengendus adanya kejanggalan dalam pengadaan jet tempur Sukhoi. Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan ada tiga permasalahan dalam mekanisme pembelian pesawat jet tempur Sukhoi.

"Pertama pemerintah lebih memilih menggunakan komersial kredit dari pada state kredit padahal telah disediakan pemerintah Rusia sebesar UU$ 1 miliar, kedua. Selisih harga Sukhoi yang berbeda-beda menimbulkan keganjilan dan ketidakwajaran, ketiga, mengapa dalam pembelian enam Sukhoi terbaru, masih ada keterlibatan pihak ketiga yang sebenarnya keluar dari semangat untuk melalukan proses pembelian alutsista melalui G to G, " kata Poengky saat jumpa pers di kantor Imparsial, Matraman, Jakarta, Rabu(23/5/2012).

Poengky mengatakan dalih pemerintah bahwa Rusia menolak perubahan komersial kredit menjadi state kredit sangat aneh dan terkesan mengada-ada. Diketahui dalam perjanjian kerjasama tahun 2007 sangat jelas terdapat klausul amandemen perubahan dalam pengadaan alutsista tersebut.

Artinya lanjut Poengky sangat aneh apabila dalam kontrak terdapat klausul tersebut tetapi dalam realisasinya tidak bisa dilakukan.

Poengky menambahkan, pihak Rusia sendiri melalui duta besarnya ketika bertemu dengan DPR sebenarnya telah memberi sinyal kepada pemerintah Indonesia untuk dapat menggunakan fasilitas state kredit sebesar Rp 1 miliar dalam pengadaan Alutsista dari Rusia. Dalam rezim perdagangan senjata, buyer alias pembeli adalah raja, sehingga ketidakmampuan pemerintah untuk merubah fasilitas komersial kredit menjadi state kredit itu patut dipertanyakan.

Dengan kata lain, posisi daya tawar Indonesia lebih lemah ketimbang Rusia dan ini tentu memalukan.

Imparsial menilai, tetap dipertahankan dan digunakannya fasilitas komersial kredit ini adalah untuk membuka ruang masuknya pihak ketiga, yakni agen atau broker dalam pengadaan Sukhoi yang diawali oleh PT Trimarga Rekatama. Keterlibatan pihak ketiga ini diduga telah membuat harga jet tempur Sukhoi menjadi tidak wajar sebagaimana yang telah dilaporkan ke KPK.

Hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah memang terus membuka ruang bagi hadirnya broker dalam pengadaan alutsista yang jelas-jelas menimbulkan banyak masalah.

Lebih jauh Poengky menilai dalih pemerintah bahwa PT Trimarga Rekatama hanya membantu administrasi pengadaan jet tempur Sukhoi ataupun Citra Persada yang hanya membantu administrasi pengadaan Tank Ampibi adalah dalih yang sangat mengada-ada dan tidak rasional.

"Kalau hanya membantu administrasi seharusnya pihak Rusia dalam hal ini Rosoborontexport bisa meminta bantuan secara langsung ke Kemhan dimana kerjasama ini dilakukan dengan G to G. Apalagi kapasitas Kemhan jauh lebih mampu dan besar dibandingkan dengan Trimarga Rekatama," pungkasnya.

sumber: TribunNews

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Statistic

Popular Post

Blog list

Diberdayakan oleh Blogger.

- Copyright © enr-news -Metro UI- Powered by Blogger - Designed by Enggar Setiadi -