Memperkuat Daya Tawar Indonesia

SURABAYA - TNI Angkatan Laut (AL) tengah menghitung hari menyambut datangnya KRI Bung Tomo 357. Rabu kemarin, tim TNI AL yang bertugas menjemput sudah melakukan ”ritual” sebelum terbang ke Jerman untuk membawa korvet ke Tanah Air yang diretrofit di galangan kapal Lusern.

KRI Bung Tomo sendiri adalah metamorfosa korvet milik Brunai Darussalam, KDB Nakhoda Ragam Class, yang dijual ke Indonesia dengan harga sangat murah, yakni USD300 juta untuk tiga kapal sejenis, belum termasuk biaya retrofit. Dua kapal lainnya, KDB Bendahara Sakam KDB Jerambak yang akan menyusul kemudian, konon juga akan dinamai pejuang pembela kemerdekaan, yakni KRI Usman-Harun dan KRI John Lie. Terlepas dari pro-kontra kenapa Brunai tidak jadi menggunakan kapal tersebut, Indonesia memandang kapal tersebut sangat layak.

Bahkan, sistem persenjataan dan komunikasinya lebih canggih dibandingkan korvet sigma yang dibeli dari Belanda. Untuk sistem senjata, misalnya, KRI Bung Tomo dicanteli Oto Melara, VLS Mica, Exo Block II, dan torpedo Stinger. Kedatangan kapal dengan senjata canggih dan lengkap tentu akan memacu kepercayaan diri prajurit untuk mengawal kedaulatan NKRI. Kekuatan korvet ragam kelas yang disandingkan dengan kelas Sigma, kelas Van Speijk, KCR, kapal selam, dan aneka jenis kapal perang lainnya yang telah dimiliki bangsa ini, sudah barang tentu juga akan melambungkan daya tangkal Indonesia di lautan.

Namun sering luput dari pengamatan publik, kedatangan KRI Bung Tomo mengindikasikan meningkatnya daya tawar diplomasi bangsa ini di fora internasional. Mengapa demikian? Pembelian kapal tipe F2000 Corvette buatan BAE System Maritime-Naval Ships Inggris bisa disebut sebagai bukti konkret terbukanya kembali kerja sama militer Indonesia dengan negerinya Ratu Elizabeth tersebut, cara pandang baru mereka terhadap negeri ini.

Seperti diketahui, sebelumnya Inggris pernah mengembargo penjualan senjata terkait tuduhan Indonesia menggunakan pesawat Hawk untuk mengebom sipil saat konflik Timor Timur. Selain menyetujui penjualan ragam kelas, Inggris telah menjual rudal Startreak dan beberapa alutsista lain. Tidak dapat dimungkiri, keputusan Inggris kembali menjual alutsista ke Indonesia tidak terlepas dari pragmatisme ekonomi. Inggris yang tengah mengalami kelesuan ekonomi tentu ingin menikmati dana segar dari Indonesia yang sedang gencar-gencarnya meningkatkan kapabilitas persenjataannya.
Namun tak dapat dimungkiri pula, sikap baru Inggris itu mencerminkan pengakuan terhadap kekuatan diplomasi Indonesia negara bebas aktif yang mempunyai peran signifikan dalam membangun perdamaian dunia. Hal ini secara tidak langsung juga merupakan bentuk pengakuan bahwa Indonesia bukanlah negara pelanggar HAM dan berpotensi menjadi agresor.

Hal ini bukanlah isapan jempol. Lihatlah peran Indonesia meredam konflik Laut China Selatan (LCS), konflik Suriah, dan lainnya. Pasukan TNI juga seolah sudah menjadi tulang punggung PBB dalam setiap misi peace keeping operation di beberapa konflik di berbagai belahan dunia.

Perspektif yang demikian sangat mungkin ada di benak Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu pelan namun pasti mulai mengobral senjatanya untuk Indonesia, dari hibah pesawat F-16, pembelian peluncur rudal antitank (ATGM) Javelin, helikopter Apache, hingga rencana pembelian Black Hawk. Jika negara-negara yang pernah menjaga jarak dengan Indonesia sudah demikian, apalagi negara-negara yang secara konsisten membangun hubungan baik dengan Rusia, China, Jerman, Prancis, dan lainnya sudah pasti akan ringan tangan memberikan alutsista terbaiknya karena sudah paham pembelian senjata bukan sekadar untuk alat pertahanan, melainkan juga memperkuat daya tawar Indonesia untuk mendorong terwujudnya perdamaian dunia.


Sumber : Sindo
Sabtu, 01 Februari 2014
Posted by enggar setiadi

SBY Peringatkan Negara Tetangga Tak Masuki Wilayah Indonesia


JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan negara-negara tetangga untuk tidak memasuki wilayah kedaulatan RI.

Menurutnya, kedaulatan NKRI bukan perkara main-main, sehingga tidak bisa dilanggar seenaknya. Pernyataan itu disampaikan saat menerima peserta rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sidang anggota dewan kelautan Indonesia di Istana Negara, Kamis (30/1).

"Ada aspek kedaulatan kelautan kita yang bisa dilanggar setiap saat oleh negara-negara lain. Kita pastikan dulu bahwa wilayah lautan kita ini aman. Aman dari ancaman lawan yang mengganggu kedaulatan dan teritori kita," kata Presiden SBY.

Ia menyadari wilayah Indonesia yang tiga per empat adalah laut harus dipastikan keamanannya sampai zona ekonomi ekslusif. Indonesia, lanjutnya, harus bisa mempertahankan tanah air demi kedaulatan.
Presiden SBY menegaskan, ancaman terhadap keamanan Indonesia, terutama di lautan, semakin bervariasi. Bukan hanya negara lain yang memasuki teritori Indonesia, tetapi kejahatan lainnya seperti perompakan, pencurian ikan, hingga pencurian kayu yang diselundupkan lewat laut.

"Faktor keamanan menjadi sangat penting," katanya.

Kapal Angkatan Laut Australia sempat melanggar wilayah Indonesia. Negara Kanguru tersebut berupaya mengembalikan pencari suaka yang sudah masuk ke wilayah negaranya ke Indonesia. Pemerintah pun sempat bereaksi keras atas peristiwa tersebut.


Sumber : Republika
Posted by enggar setiadi

RDP DPR Tentang Pembelian Satelit Pertahanan

JAKARTA - Komisi I DPR melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dengan agenda rapat dengar pendapat (RDP). Sjafrie mengatakan, Komisi bidang pertahanan dan keamanan memberi dukungan penuh untuk melakukan pengadaan satelit pertahanan.

"DPR berikan satu dukungan satu sisi dari sistem pertahanan ini memang layaknya suatu institusi itu tidak terganggu. Baik secara administrasi maupun teknis," ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1).

Lebih lanjut, Sjafrie menegaskan, penting adanya satelit untuk memperkuat pertahanan negara sebesar Indonesia. "Memang perlu. Tinggal sekarang bagaimana kemampuan anggaran bisa mendukung kebutuhan dari sistem pertahanan yang sudah didukung oleh politik anggaran," jelas Sjafrie.

Sedangkan kerjasama pertahanan yang melibatkan tiga kementerian di antaranya Kemenhan, Kominfo dan Sekneg, jelas Sjafrie adalah mengenai kerjasama Cyber. Namun, ketika ditanya berapa anggaran untuk semua proyek tersebut, Sjafrie mengaku lupa.

??"Kalau kita bicara cyber, ini jadi domain secara nasional di Kominfo. Kita kan ambil network-nya yaitu cyber defense atau cyber nasional. Ada cyber defense, cyber crime. Tapi kan kalau untuk satu satelit hanya dipakai cyber defense kan sayang ya. Maka mungkin kita kaitkan dengan cyber nasional," jelas Sjafrie.

"Saya enggak tahu berapa harga satelit. Saya kira Indonesia perlu memiliki satelit untuk pertahanan dan penting. Kemampuan pertahanan harus didukung oleh berbagai komponen termasuk satelit," tandasnya.


Sumber : Merdeka
Posted by enggar setiadi

Proyeksi Kapal Selam Korea Selatan Dan Rusia

Jakarta - Propek pengembangan Angkatan Laut Indonesia semakin menjanjikan, setelah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Marsetio dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan dalam waktu dekat, untuk menyaksikan pemotongan baja yang menandai dimulainya pembuatan kapal selam pesanan TNI AL.


Duta besar Korea Selatan, Kim Young-Sun mengatakan tiga kapal selam tipe U-209 telah dipesan oleh Indonesia dan akan dikirim tahun 2015 hingga tahun 2016. Dua akan dibangun di galangan kapal Daewoo di Busan, Korea Selatan, sementara yang ketiga akan dibangun di fasilitas galangan kapal milik negara PT PAL Indonesia di Surabaya. Rencana keberangkatan KASAL ke Korea Selatan, disampaikan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young-Sun, dalam acara 40 tahun sejarah hubungan diplomatik kedua negara, yang bertempat di Jakarta.


Pernyataan dari Dubes Korea Selatan ini, sekaligus menepis dugaan, bahwa kapal selam yang dibeli Indonesia adalah kapal bekas. Dengan adanya pemotongan baja pertama, berarti Indonesia akan memiliki kapal selam baru jenis U-209, buatan Korea Selatan. Pernyataan Dubes Korea Selatan juga menunjukkan, mereka serius membangun kapal selam ketiga di Surabaya, Indonesia. Jika hal ini terwujud, akan menjadi sebuah terobosan besar. Indonesia mampu membuat kapal selam sendiri !.


Di sisi lain TNI AL juga bergerak untuk menindaklanjuti rencana hibah 10 kapal selam dari Rusia. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, tim peninjau TNI AL berangkat ke Rusia, untuk melihat kapal selam hibah tersebut.


Diduga kapal selam yang ditawarkan Rusia adalah jenis Kilo yang masih operasional namun direfurbish dan disesuaikan dengan kondisi iklim laut di Indonesia. Kasusnya mungkin mirip dengan hibah 30 pesawat tempur F-16 eks Amerika Serikat. Keberadaan kapal selam Kilo ini akan mendatangkan kekuatan strategis bagi Angkatan Laut Indonesia.



Negara lain perlu berpikir ulangi, jika mencoba mengganggu Indonesia. Bahkan keberadan 10 kapal selam kilo (jika jadi dibeli) akan menjadi tekanan tersendiri bagi pasukan Amerika Serikat yang berpangkalan di Australia. Kapal selam kilo memberi pesan kepada Amerika Serikat dan Australia, bahwa keamanan kawasan Indonesia, tidak diserahkan begitu saja kepada mereka.

 

Di sisi lain kapal selam ini akan memperkuat posisi Indonesia di Perairan Natuna, yang bersinggungan langsung dengan laut China Selatan, atas ancaman armada laut China yang semakin agresif.

Kekuatan bawah laut Indonesia akan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya, seperti India, Australia, China, dan Korea Selatan, maka peningkatan kekuatan laut Indonesia, bisa disebut sedang mengejar ketertinggalan.


Kapal Selam Kilo Class Proyek 877 EKM, Angkatan Laut Iran






TNI AL mencoba melompat jauh dengan pengadaan hibah 10 kapal selam (diduga) Kilo. Ada baiknya juga memiliki kapal permukaan yang memiliki nilai strategis setara dengan Kilo, yakni kapal permukaan jenis destroyer. Kapal ini bertugas melindungi kapal-kapal permukaan Indonesia, sekaligus menjadi penggentar. Negara yang dihadapi Indonesia saat berpatroli di wilayah utara adalah China, sementara di wilayah Selatan adalah Australia. Untuk itu diperlukan destoyer sebagai alutsista strategis, didukung oleh frigate, korvet dan kapal cepat rudal. Jika pada tahun 1960-an Indonesia telah memiliki kapal penjelajah Cruiser dari Uni Soviet, sangat wajar di MEF tahap 2 (2015-2019), Indonesia memiliki destoyer.
Kembali ke persoalan kerjasama militer Indonesia dan Korea Selatan. Kabar lain yang menggembirakan adalah kedua negara saat ini mempersiapkan diri untuk bekerja sama dalam pembuatan pesawat tempur KFX / IFX generasi mendatang, yang dirancang dan dibangun bersama-sama. Pada tahun 2010, Indonesia setuju untuk menanggung 20 persen dari biaya proyek KF-X dengan imbalan sekitar 50 pesawat untuk TNI AU, setelah proyek itu diselesaikan. Kim Young-Sun berharap keputusan final dari kerjasama tersebut dapat dicapai sebelum berakhirnya tahun 2013. “Yang penting adalah, kedua pihak saling menyukai dan saling mempercayai”, ujar Duta Besar Korea Selatan.

Kepercayaan antara Indonesia dan Korea Selatan terus meningkat, tidak hanya ditandai perkembangan volume perdagangan dan investasi dari kedua negara, tetapi juga skala investasi yang terlibat. Kim Young Sun mengatakan investasi Korea di Posko – Krakatau dalam produksi baja mencapai angka 7 miliar USD. Sementara Pabrik Ban Hankook berinvestasi senilai 1,2 miliar USD di pada Bekasi, Jawa Barat. Sekarang ada sekitar 2.000 perusahaan Korea berinvestasi di Indonesia dan ada sekitar 50.000 masyarakat Korea Selata di Indonesia.


Kim mengatakan kedua negara harus mendapatkan pemahaman yang lebih baik satu sama lain, dan terus membangu saling kepercayaan.



Sumber :
JKGR
Jumat, 20 September 2013
Posted by enggar setiadi

DPR Akan Tambah Anggaran Militer

JAKARTA - Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan keamanan sedang mempertimbangkan usulan bertambahnya anggaran militer Indonesia. Komisi pertahanan akan mengaji dan menelaah postur dan kemampuan keuangan negara, apakah memungkinkan anggaran untuk TNI ditambah.

"Anggaran untuk TNI, terutama bagi keperluan modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit, belum memadai. Idealnya, anggaran TNI itu naik hingga 40 persen dari yang dialokasikan sekarang ini," kata anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, di Jakarta, Jumat (23/8).

Anggaran TNI sebenarnya terus naik. Dalam APBN sekarang juga naik, meski memang belum mencapai jumlah yang ideal. Kenaikan anggaran militer harus mempertimbangkan banyak hal dan harus disusun sesuai dengan kebutuhan yang paling prioritas. "Kenaikan harus berpatokan pada banyak faktor, utamanya kemampuan APBN kita," kata dia.

Melihat postur APBN, yang defisit anggaranny masih menganga, kenaikan anggaran pertahanan harus dikaji dengan cermat dan mendalam. Di tengah kondisi ekonomi global yang masih lesu, yang paling penting, anggaran untuk TNI tak dipangkas. Dan, itu harus disyukuri. "Tidak dikurangi saja sudah bagus," kata Tantowi.

Terkait tekad calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, yang akan berusaha keras memodernisasi alutsista dengan mengutamakan produk dalam negeri, Tantowi mengapresiasina. Dirinya juga sepakat dengan pendapat Moeldoko bahwa tentara Indonesia harus diusahakan berusaha untuk tidak tertinggal.

"Tapi janganlah kita bermimpi untuk melebihi kemampuan dan kelengkapan alutsista negara-nera maju, begitu kata Jenderal Moeldoko. Saya kira itu satu pendapat yang realistis," katanya.

Sumber: KoranJakarta
Minggu, 25 Agustus 2013
Posted by enggar setiadi

DPR Dukung Indonesia Pengadaan Satelit Pertahanan

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung rencana pengadaan satelit untuk keperluan militer. Selama ini, satelit yang digunakan untuk kebutuhan pertahanan negara, masih menyewa, sehingga rentan dari segi keamanan dan rawan pencurian data oleh pihak lain.

"Kami akan mendukung pengadaan satelit untuk militer itu, guna mengakhiri ketergantungan dari pihak lain. Karena selama ini satelit untuk sistem pengamanan negara masih sewa," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita kepada JurnalParlemen, Kamis (22/8).

Agus pun berharap, pengadaan satelit untuk kepentingan militer itu menggunakan buatan dalam negeri sendiri. Sebab, jika ditinjau dari keamanannya, akan lebih aman daripada membeli satelit dari negara lain.

"Kami dengar putra-putri dalam negeri sudah mampu membuat satelit sendiri, yang kualitas dan speknya tidak kalah dengan satelit buatan negara lain. Karena itu, kami akan mendukung pengadaan satelit untuk militer itu, jika menggunakan bauatan dalam negeri sendiri. Karena dari segi keamanannya juga terjamin."

Agus pun optimistis rencana pengadaan dan pembelian satelit untuk militer itu dapat segera terwujud, seiring dengan anggaran Kementerian Pertahanan pada RAPBN 2014, yang mencapai lebih dari 83 triliun, di luar dana tambahan dan dana on top. "Saya kira soal anggaran tidak masalah. Dapat menggunakan anggaran di RAPBN 2014, di luar anggaran rutin yang bersifat operasional. Karena kita juga dukung adanya penambahan anggaran di luar pagu yang ada," katanya.

Sumber : JurnalParlemen
Posted by enggar setiadi
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

follow by email

Statistic

Popular Post

Blog list

Diberdayakan oleh Blogger.

- Copyright © enr-news -Metro UI- Powered by Blogger - Designed by Enggar Setiadi -